Narasumber berita tidak bisa dipidana dengan UU ITE mengenai pencemaran nama baik karena sudah menjadi berita yang mana termasuk karya jurnalistik, maka yang bertanggung jawab atas berita tersebut adalah pengelola media. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 646 K/Pid.Sus/2019, menyatakan: Bahwa kendati Terdakwa telah terbukti melakukan wawancara yang diliput, disiarkan dan ditulis oleh beberapa media
Putusan Peninjauan Kembali dalam pidana tidak boleh lebih berat dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Putusan semula. Bahwa hal ini berdasarkan pasal 266 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (“KUHAP”) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 (“SEMA 7/2012”), yang menyatakan: Pasal 226 ayat (3) KUHAP Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan
Bahwa secara hukum, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak bisa diadakan di luar negeri, melainkan harus berada di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perusahaan melakukan kegiatan usahanya atau terletak wilayah negara republik Indonesia. Bahwa hal ini berdasarkan pasal 76 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: RUPS
Pertanyaan: Perusahaan saya mau melakukan RUPS Tahunan, berapa lama jangka waktu untuk melakukan pemanggilan rups kepada para pemegang saham? Jawaban: Perusahaan yang hendak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, maka harus melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham yang mana jangka waktunya 14 (Empat Belas) hari sebelum RUPS diadakan. Bahwa hal ini berdasarkan pasal 82
Pertanyaan: Perusahaan saya mau melakukan RUPS, apakah harus ada berita acaranya jika melakukan RUPS? Jawaban: Bahwa Berita acara dalam UU Perseroan Terbatas disebut Risalah RUPS yang mana setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan Risalahnya. Bahwa berdasarkan pasal 90 ayat (1) Jo. Pasal 100 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Agreements between Indonesian private institutions and/or Indonesian individuals with foreign parties in a foreign language without an Indonesian translation or an Indonesian version cannot be the reason for cancelation the agreement. According to Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning the implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of
Foreigners getting married in Indonesia can register their marriage. For those who are muslim, It can be registered at the religious affairs office or at the registry office for those who are non-muslim. According to article. According to article 50 paragraph (1) letter b of the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 108/2019
Foreigners holding immigration documents of Indonesia can buy houses in Indonesia. according to the article 69 paragraph (1) and the article 71 letters a and b Government Regulation No. 18/2021, it states: Article 69 Paragraph (1) GR No. 18/2021 “Foreigners who can own a residential house or a residence are Foreigners having immigration documents in
Foreigners can own 2 (two) types of land rights in Indonesia, as follows: Right of Use; Right of Ownership over Stacked Units. Based on Article 49 paragraph (2) and Article 67 paragraph (1) of Government Regulation No. 18/2021 Concerning Management Rights, Land Rights, Residential Units, and Land Registration ("PP 18/2021"), states: Article 41 paragraph (2)
