Pertanyaan: Bapak saya sudah meninggal tahun 2015, meninggalkan beberapa bidang tanah, sekarang ahli waris mau menjual salah satu tanah pewaris, apakah bisa tanah tersebut dijual ? Jawaban: Jual beli berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
Dalam menuntut hak atas tanah di Pengadilan, perlu diperhatikan mengenai tenggat waktu, karena jika sudah melewati tenggat waktu berakibat tuntutan atau gugatan tersebut tidak dapat diterima. Adapun daluwarsa (lewat waktu) dalam menuntut hak atas tanah, dapat dijelaskan di bawah ini: Menuntut Tanah Warisan dalam tanah warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris, tidak ada
Warga Negara Asing bisa memiliki 2 (dua) jenis hak atas tanah di Indonesia, sebagai berikut: Hak Pakai Hak Atas Satuan Rumah Susun HAK PAKAI Berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko - Pokok Agraria, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung
Dalam sengketa tanah, terkait adanya sertifikat ganda atas tanah objek sengketa, pihak yang hendak mengajukan gugatan harus menarik Badan Pertanahan Nasional (“BPN”)/Kantor Pertanahan sebagai pihak jika ada petitum meminta Pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat. Namun, jika tidak ada petitum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, BPN tidak perlu ditarik sebagai
Dalam kasus kewarisan, tidak ada batas waktu untuk menuntut hak waris. Dalam waris islam juga, tidak dianut asas kadaluwarsa dalam gugatan terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris. Bahwa hal tersebut berdasarkan: Putusan Mahkamah Agung No. 7 K/Sip/1973, tertanggal 27 Februari 1975, kaidah hukumnya menyatakan: "Tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan
Berikut skema bagian waris yang didapatkan istri. Untuk lebih jelas, dapat klik link berikut di bawah ini: TABEL SKEMA BAGIAN WARIS ISTRI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ISTRI KONDISI BAGIAN WARIS DASAR HUKUM Tidak ada Perjanjian Perkawinan dan tidak memiliki anak 1/2 (setengah) Harta Bersama + 1/4 (seperempat) bagian waris · Pasal
Pengadilan Agama bisa dan berwenang melakukan eksekusi hak tanggungan dan fidusia jika perjanjian atau akad yang disepakati berdasarkan prinsip syariah. Bahwa hal ini berdasarkan: Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, menyatakan: "Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya
berikut kami lampirkan Kompilasi Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021: silahkan kilik link di bawah ini: KOMPILASI RUMUSAN KAMAR AGAMA MA
Pemberi wasiat atau Penerima wasiat yang pindah agama tidak mengakibatkan wasiat menjadi batal. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1973, menyatakan: “Bantahan yang diajukan Tergugat bahwa wasiat itu tidak berlaku lagi karena pembuat wasiat telah masuk islam tidak dapat dibenarkan karena dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa pemberi wasiat atau penerima wasiat tukar agama menyebabkan batalnya
Wasiat bisa diberikan kepada Penerima wasiat yang berbeda agama dengan Pemberi Wasiat, dan secara hukum, tidak ada ketentuan hukum yang melarang untuk memberikan wasiat kepada orang yang berbeda agama. Bahwa Pasal 874 KUHPerdata menjelaskan Surat Wasiat atau Testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut
