Perjanjian yang dibuat antara Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia dengan pihak asing dalam Bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia tidak bisa menjadi alasan pembatalan perjanjian. Bahwa hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang
Pertanyaan: Saya menikah tahun 2018, selama pernikahan kami memiliki harta bersama, namun tahun 2021, tanpa sepengetahuan saya, suami menjaminkan asset tersebut kepada bank sebagai jaminan untuk perjanjian kredit, apakah sah hal tersebut? Jawaban: bahwa mengenai harta bersama yang dijaminkan dalam perjanjian harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak, baik suami dan istri. Bahwa harta bersama yang
Bahwa dokumen surat yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, maka dokumen surat tersebut harus diletakan materai. Dokumen surat yang dijadikan alat bukti di persidangan, namun tidak diberikan materai di atasnya, maka bukti suratnya dianggap tidak sah dan dikesampingkan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 589 K/sip/1970, menyatakan: “Surat bukti yang tidak dilekati materai (Zegel)
Pertanyaan: Saya buat perjanjian perkawinan dengan istri pada tahun 2017, namun saat ini saya mau merubah beberapa ketentuan yang ada dalam perjanjian perkawinan tersebut, apakah bisa ? Jawaban: Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat dirubah atau dicabut jika kedua belah pihak baik suami dan istri sepakat untuk merubah perjanjian perkawinan tersebut dan tidak merugikan pihak ketiga.
Dalam perkara cerai, majelis hakim mempertimbangkan beberapa indikator rumah tangga sudah pecah untuk mengabulkan permohonan atau gugatan cerai. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (“SEMA 4/2014”) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 (“SEMA 1/2022”), Menyatakan: SEMA 4/2014 Gugatan Perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage)
Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan cerai di pengadilan berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (“UU Perkawinan”) Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Pertanyaan: Almarhum bapak punya hutang terkait dengan bisnis membangun perumahan, apakah kami selaku ahli waris bertanggung jawab atas hutang almarhum bapak ? Jawaban: Ahli waris bertanggung jawab atas hutang pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peniggalan yang diterimanya. Bahwa berdasarkan Pasal 1032 ayat (1) Jo. Pasal 1100 KUHPerdata menyatakan: Pasal 1032 KUHPerdata Hak
Akta Notaris dapat dijadikan sebagai bukti pembayaran atas Jual beli saham, sepanjang tertulis dalam pasal-pasalnya bahwa saham tersebut telah dibayar. Kemudian, oleh karena Akta notaris adalah akta otentik, maka isi pasal-pasal yang ada di dalamnya secara formal dianggap benar. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 188 PK/Pdt/2020, menyatakan: Bahwa Tergugat VI/Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang
Perjanjian Nominee agreement untuk kepemilikan saham dalam perseroan terbatas secara hukum tidak sah dan batal demi hukum, karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahwa hal ini berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan: (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang
Bahwa akta perdamaian yang di buat para pihak di persidangan dapat dilakukan eksekusi karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa berdasarkan pasal 130 ayat (2) HIR, menyatakan: “Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yahg dibuat itu; maka surat
