Pertanyan: Saya menikah dengan suami sejak 2015, tapi tanpa sepengetahuan dan seizin saya, Suami saya menikah sirri dengan wanita lain pada tahun 2022, apa langkah hukum yang dapat saya lakukan ? Jawaban: Upaya yang dapat anda lakukan sebagai isteri ketika suami anda menikah sirri tanpa izin, sebagai berikut: Gugat Cerai Anda dapat mengajukan gugatan cerai
Jangka Waktu Gugatan Pembatalan Merek Setiap merek yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dapat dimintakan pembatalan melalui pengadilan niaga. Adapun untuk jangka waktu mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan niaga 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, gugatan pembatalan merek tidak ada batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak
Jika mengajukan gugatan pembatalan merek, tidak menarik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak dalam gugatan, maka berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Bahwa hal ini berdasarakan putusan-putusan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, 16 April 2020, yang menyatakan: “menimbang bahwa setelah majelis hakim
Sertifikat tanah sebagai produk hukum berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dibatalkan karena adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis disebabkan terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya. Bahwa hal tersebut berdasarkan Pasal
Dalam mengajukan gugatan terkait sengketa tanah, batas-batas dalam objek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan harus jelas dan sesuai pada saat dilakukan pemeriksaan setempat. Jika tidak, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Bahwa hal tersebut berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung, Sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21
ayah (Mantan Suami) atau Ibu (mantan istri) sama-sama bisa mendapatkan hak asuh anak di bawah umur, karena yang terpenting dalam hal ini adalah untuk kepentingan terbaik untuk anak. Bahwa hal ini berdasarkan: pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
Perjanjian Perkawinan dapat dibuat baik sebelum perkawinan maupun selama dalam ikatan perkawinan. Bahwa hal tersebut berdasarkan pasal 29 Ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terdapat perubahan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan: “pada
Nafkah terhadap Anak agar mendapatkan kepastian dan jaminan pemenuhan nafkah anak, dengan cara: Istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan; dan Objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan. Hal tersebut sebagaimana Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, sebagai berikut: “Untuk
Pertanyaan: Saya memiliki perjanjian bisnis dengan rekanan saya pada tahun 2018, tapi sampai saat ini perjanjian itu tidak dilaksanakan oleh rekan bisnis saya, apa langkah hukum yang dapat saya lakukan? Jawaban: Langkah-langkah Hukum yang dapat dilakukan sebagai berikut: Melakukan Musyawarah Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengadakan musyawarah dengan rekan bisnis anda, agar kasus ini
Pertanyaan: Tahun 2021 saya bercerai dengan suami, dan Suami mendapatkan Hak Asuh anak, tapi saya dihalang-halangi dan tidak diberikan akses untuk bertemu anak saya, bagaimana upaya hukumnya ? Jawaban: Upaya hukum yang dapat dilakukan ketika tidak diberikan akses untuk bertemu anak oleh mantan Suami atau oleh orang yang mendapatkan Hak Asuh anak, dengan mengajukan Gugatan
