Baru-baru ini Seorang komika yang bernama Mamat Alkatiri dilaporkan oleh seorang Anggota DPR atas tuduhan Pencemaran Nama Baik sebagaimana pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lalu, Apa penjelasan Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 KUHP ? pasal 310 KUHP menyatakan: Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya
Sedang ramai di twitter, mengenai salah satu akun yang dikirimi Surat Teguran (Somasi) dari suatu perusahaan. jika perusahaan menganggap cuitan tersebut menghina nama baik perusahaan. Maka, Dapatkah dipidana seseorang yang menjelek-jelekan atau menghina nama perusahaan di media sosial ? Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Perusahaan Angkutan laut bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya apabila barang tersebut musnah, hilang atau rusak, sesuai dengan jenis dan jumlah yang ada di dalam dokumen muatan atau perjanjian angkutan laut yang diakibatkan oleh pengoperasian kapalnya. Bahwa hal ini sebagaimana pasal 40 dan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU
sedang ramai berita mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh RA, apakah tindakan RA yang melakukan perselingkuhan dapat dijerat pidana ? Perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami atau istri dapat dijerat pidana jika suami atau istri selingkuh dengan melakukan perzinaan berupa bersetubuh atau berhubungan badan dengan selingkuhannya, hal ini sebagaimana pasal 284 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan
Pertanyan: Saya menikah dengan suami sejak 2015, tapi tanpa sepengetahuan dan seizin saya, Suami saya menikah sirri dengan wanita lain pada tahun 2022, apa langkah hukum yang dapat saya lakukan ? Jawaban: Upaya yang dapat anda lakukan sebagai isteri ketika suami anda menikah sirri tanpa izin, sebagai berikut: Gugat Cerai Anda dapat mengajukan gugatan cerai
Sertifikat tanah sebagai produk hukum berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dibatalkan karena adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis disebabkan terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya. Bahwa hal tersebut berdasarkan Pasal
