Pertanyaan: Suami saya menghibahkan rumah kepada keponakannya, pada hal rumah tersebut didapat selama perkawinan, apakah sah hibahnya ? Jawaban: Bahwa hibah yang dilakukan oleh suami dalam hal harta tersebut sebagai harta bersama, harus mendapatkan persetujuan istri, jika hibah tersebut tanpa persetujuan istri, maka hibahnya menjadi tidak sah. Bahwa berdasarakan pasal 36 ayat (1) Undang –
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (SEMA 2/2023) Berikut Link download: https://asl-lawyers.com/wp-content/uploads/2023/07/SEMA-NOMOR-2-TAHUN-2023.pdf
Hibah kepada orang lain selain ahli waris boleh dilakukan sepanjang tidak merugikan bagian untuk ahli warisnya. Adapun batas besaran untuk melakukan hibah sebesar 1/3 bagian, jika orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada keponakan, maka hibah tersebut batal demi hukum dan tidak sah. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3428 K/Sip/1985, menyatakan: “Hibah yang melebihi 1/3
Pertanyaan: Kami menikah pada tahun 2015, kemudian 2017 bercerai, selama masa perkawinan terdapat hutang sebesar 200 Juta, kami tidak memiliki perjanjian perkawinan, siapa yang bertanggung jawab ? Jawaban: Harta bersama berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama bukan hanya
berikut kami lampirkan Kompilasi Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021: silahkan kilik link di bawah ini: KOMPILASI RUMUSAN KAMAR AGAMA MA
A. Wasiat Berdasarkan Pasal 171 huruf Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Mengenai Wasiat juga dijelaskan dalam Pasal 875 Kitab Undang - undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa
Seorang Artis berinisial “RB” diduga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“KDRT”) terhadap Istrinya berinisial “LK”, yang menjadi pertanyaan, dapatkah KDRT sebagai alasan untuk perceraian ? KDRT menjadi salah satu indikator yang menunjukan rumah tangga sudah tidak baik (broken marriage), sehingga bisa menjadi alasan atau dasar untuk cerai. Hal ini sebagaimana Rumusan Kamar Agama dalam Surat
sedang ramai berita mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh RA, apakah tindakan RA yang melakukan perselingkuhan dapat dijerat pidana ? Perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami atau istri dapat dijerat pidana jika suami atau istri selingkuh dengan melakukan perzinaan berupa bersetubuh atau berhubungan badan dengan selingkuhannya, hal ini sebagaimana pasal 284 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan
ayah (Mantan Suami) atau Ibu (mantan istri) sama-sama bisa mendapatkan hak asuh anak di bawah umur, karena yang terpenting dalam hal ini adalah untuk kepentingan terbaik untuk anak. Bahwa hal ini berdasarkan: pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
Perjanjian Perkawinan dapat dibuat baik sebelum perkawinan maupun selama dalam ikatan perkawinan. Bahwa hal tersebut berdasarkan pasal 29 Ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terdapat perubahan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan: “pada
