Pertanyaan: Awalnya Saya punya hutang 1 miliar, namun saya sudah cicil untuk bayar, sekarang sisang 600 juta lagi, tapi pihak yang mengutangi mengancam saya terus jika tidak dibayar maka saya akan dilaporkan pidana, apakah bisa dipidan jika tidak bayar hutang? Jawaban: Bahwa tindakan hutang piutang tidak bisa dipidana karena hal tersebut masuk ranah perdata, yang
Pertanyaan: Saya sudah membuat laporan polisi tahun 2020 tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, apa yang harus dilakukan agar laporannya ditindak lanjuti ? Jawaban: Adapun langkah yang dapat anda lakukan agar Laporan Polisi anda ditindak lanjuti, sebagai berikut: LANGKAH PERTAMA, anda dapat meminta Surat pemberitahuan perkembangan hasil
Pertanyaan: Saya punya kaka sepupu warga negara Filipina yang mana suaminya juga warga negara Filipina beragama kristen, sudah 5 tahun tinggal di Indonesia, apa bisa ngajuin cerai di Indonesia ? Jawaban: Pasangan suami istri Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia bisa mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama islam. Bahwa
Pertanyaan: Saya mau mengajukan cerai, saat ini kami berada di luar negeri, kami beragama islam, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili ? Jawaban: Pengadilan yang berwenang mengadili untuk perkara perceraian jika Pihak Suami dan Istri berada di luar negeri bagi yang beragama islam, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat melangsungkan perkawinan atau
Pertanyaan: saya membuat dokumen surat kuasa dari luar negeri, apakah sah digunakan di Indonesia ? Jawaban: Untuk keabsahan Dokumen Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia harus dilegalisasi oleh KBRI setempat. Bahwa hal ini berdasarkan: Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 poin 70 Sub bab B, menyatakan: “dokumen-dokumen asing yang
Pertanyaan: Saya Selaku pemegang saham di perusahaan yang memiliki kepemilikan saham sebesar 20 % (Persen), sampai saat ini Perusahaan belum melakukan RUPS, karena Direktur tidak mau mengakan RUPS, bagaimana langkah hukumnya agara Perusahaan bisa mengadakan RUPS ? Jawaban: Jika Perusahaan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), maka Selaku pemegang saham bisa meminta agar
Pertanyaan: Saya sebagai direktur I dalam perusahaan yang bertanggung jawab mengenai keuangan, bisakah saya mewakili perseroan untuk melakukan gugatan di pengadilan atas nama perusahaan ? Jawaban: Direksi Perusahaan dalam hal ini Direktur I, sekalipun bukan Direktur Utama berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
Pertanyaan: Suami saya menghibahkan rumah kepada keponakannya, pada hal rumah tersebut didapat selama perkawinan, apakah sah hibahnya ? Jawaban: Bahwa hibah yang dilakukan oleh suami dalam hal harta tersebut sebagai harta bersama, harus mendapatkan persetujuan istri, jika hibah tersebut tanpa persetujuan istri, maka hibahnya menjadi tidak sah. Bahwa berdasarakan pasal 36 ayat (1) Undang –
Pertanyaan: Saya selaku pemegang saham di salah satu perusahaan, namun saya belum menyetorkan modal, apa ada dampak dan akibatnya ? Jawaban: Bahwa pemegang saham yang belum menyetorkan modalnya dan belum masuk dalam daftar pemegang saham, maka hak-haknya sebagai pemegang saham ditunda sampai pemegang saham tersebut menyetorkan modalnya ke perusahaan. berdasarkan pasal 48 ayat (3) Undang
Fatwa Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil, tertanggal 30 Januari 2019, berikut link downloadnya: https://asl-lawyers.com/wp-content/uploads/2023/07/Fatwa-MA-tentang-Catatan-Sipil.pdf
id 
English