Akibat Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (Lima) tahun atau 5 (Lima) tahun lebih wajib didampingi oleh Penasihat hukum, jika Terdakwa selama pemeriksaan di penyidikan, penuntutan dan di Pengadilan tidak didampingi penasihat hukum, berakibat Surat Dakwaan atau Surat Penuntutan Penuntut Umum cacat hukum dan tidak dapat diterima. Bahwa hal tersebut berdasarkan hukum,

Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Perjanjian, Apakah Bisa Dipidana ?

Pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian tidak dapat dipidana, tetapi wanprestasi yang mana masuk dalam ranah keperdataan, kecuali perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk. Bahwa hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi dan beberapa Putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/2018, yang menyatakan: “Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat

By |2023-01-17T15:02:50+00:00January 17th, 2023|Categories: Hukum Pidana|Tags: , , |0 Comments

Pemberian Cek Kosong, Apakah Pidana ?

Pemberian cek kosong dapat dipidana jika cek kosong tersebut digunakan untuk tipu muslihat sehingga seseorang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Bahwa hal tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973, tanggal 15 November 1975, yang menyatakan: “Seseorang yang menyerahkan cek, pada hal ia mendapati bahwa cek itu tidak ada apanya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk

By |2023-01-18T07:12:19+00:00January 17th, 2023|Categories: Hukum Pidana|Tags: , |0 Comments

Penjelasan Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 310 KUHP

Baru-baru ini Seorang komika yang bernama Mamat Alkatiri dilaporkan oleh seorang Anggota DPR atas tuduhan Pencemaran Nama Baik sebagaimana pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lalu, Apa penjelasan Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 KUHP ? pasal 310 KUHP menyatakan: Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya

Menghina Perusahaan Di Media Sosial, Dapatkah Dipidana ?

Sedang ramai di twitter, mengenai salah satu akun yang dikirimi Surat Teguran (Somasi) dari suatu perusahaan. jika  perusahaan menganggap cuitan tersebut menghina nama baik perusahaan. Maka, Dapatkah dipidana seseorang yang menjelek-jelekan atau menghina nama perusahaan di media sosial ? Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Laut Atas Barang Kiriman Dan Akibat Hukumnya

Perusahaan Angkutan laut bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya apabila barang tersebut musnah, hilang atau rusak, sesuai dengan jenis dan jumlah yang ada di dalam dokumen muatan atau perjanjian angkutan laut yang diakibatkan oleh pengoperasian kapalnya. Bahwa hal ini sebagaimana pasal 40 dan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU

By |2022-09-21T10:59:45+00:00September 21st, 2022|Categories: Hukum Pelayaran, Hukum Pidana|Tags: , |0 Comments

Apakah Suami Atau Istri Yang Melakukan Perselingkuhan Bisa Dipidana ?

sedang ramai berita mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh RA, apakah tindakan RA yang melakukan perselingkuhan dapat dijerat pidana ? Perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami atau istri dapat dijerat pidana jika suami atau istri selingkuh dengan melakukan perzinaan berupa bersetubuh atau berhubungan badan dengan selingkuhannya, hal ini sebagaimana pasal 284 KUHP yang menyatakan: Diancam dengan

By |2022-09-21T05:36:45+00:00September 21st, 2022|Categories: Hukum Acara Pidana, Hukum Keluarga, Hukum Pidana|Tags: , , , , |0 Comments

Langkah Hukum Isteri Jika Suami Melakukan Poligami Tanpa Izin

Pertanyan: Saya menikah dengan suami sejak 2015, tapi tanpa sepengetahuan dan seizin saya, Suami saya menikah sirri  dengan wanita lain pada tahun 2022, apa langkah hukum yang dapat saya lakukan ? Jawaban: Upaya yang dapat anda lakukan sebagai isteri ketika suami anda menikah sirri tanpa izin, sebagai berikut: Gugat Cerai Anda dapat mengajukan gugatan cerai

By |2022-09-20T08:23:45+00:00September 20th, 2022|Categories: Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana|Tags: , , |0 Comments

Sertifikat Tanah Dapat Dibatalkan Dengan Putusan Pengadilan Pidana, Begini Ketentuan Hukumnya !

Sertifikat tanah sebagai produk hukum berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dibatalkan karena adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis disebabkan terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya. Bahwa hal tersebut berdasarkan Pasal

Go to Top