Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 merubah  beberapa pasal mengenai ketenagakerjaan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (“UU No. 6/2023”), sebagai berikut:

 

UU No. 6/2023 Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023
Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4

“Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat”

 Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4

“Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja”
Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4

Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

 Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4

“Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia”
Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12

Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja

 Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12

“Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan”
Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13

Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin

 Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13

“Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin”
Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18

Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

 Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18

“Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya”
Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25

istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

 Pasal 79 ayat (2) huruf b dalam Pasal 81 angka 25

“istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”
Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25

Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama

 Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25

“Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Perusahaan tertentu memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja  Bersama”
Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27

Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

 Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27

“Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua”
Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

 Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 27

 

“Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan”
Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27

 

Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.

b.struktut dan skala upah

 Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27

 

“Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.

b.struktut dan skala upah yang proporsional”
Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28

Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi

 Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28

“Termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota”
Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28

Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu

 Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 angka 28

“indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh”
Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28

Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2)

 Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31

Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan

 Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31

“Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”
Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33

Pengusaha wajib men5rusun strrrktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas

 Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33

 

“Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”
Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36

Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan

 Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36

“Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan”
Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39

Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.

 Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39

“Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif”
Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40

Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

 Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 40

“Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”
Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40

Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40

“Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”
Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya..

 Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49

“Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”
Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47

Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

 Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47

Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

 

Apabila  masih ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan lebih lanjut dan/atau butuh bantuan hukum, silahkan hubungi 0821-2234-1488 atau klik kontak di bawah ini.