About ASL Lawyer

This author has not yet filled in any details.
So far ASL Lawyer has created 130 blog entries.

Kriteria Tenggat Waktu Daluwarsa Pemalsuan Surat

Bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria tenggat waktu daluwarsa dalam pemalsuan surat, sebagai berikut: sesudah pemalsuan surat diketahui; sesudah pemalsuan surat dipergunakan; dan menimbulakn kerugian bahwa hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, yang menyatakan: “berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, guna menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam penghitungan daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam ketentuan

By |2024-08-01T13:25:38+00:00August 1st, 2024|Categories: Hukum Pidana|Tags: , |0 Comments

3 (Tiga) Alasan Peninjauan Kembali Pidana

Bahwa terdapat 3 (tiga) alasan dalam pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana. Berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHAP, menyatakan: Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan

By |2024-08-01T13:18:39+00:00August 1st, 2024|Categories: Hukum Pidana|Tags: , , |0 Comments

Bisakah Penetapan Waris Dibatalkan?

Bahwa penetapan waris atau ahli waris dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan jika ada salah satu ahli waris yang tidak ditarik atau ditetapkan sebagai ahli waris dalam penetapan waris. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 256 K/Ag/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 84 PK/Ag/2014, menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan

By |2024-07-02T08:36:25+00:00July 2nd, 2024|Categories: Hukum Waris|Tags: , , |0 Comments

Jangka Waktu Mengajukan Peninjauan Kembali Pidana

Pertanyaan: Saya ingin mengajukan Peninjauan Kembali Pada perkara pidana, perkara saya sudah diputus pada tingkat kasasi sejak 2022, tahun 2024 ini saya mau mengajukan PK, apakah masih ada waktu untuk saya mengajukan permintaan Peninjauan Kembali ? Jawaban: Bahwa pengajuan permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana tidak dibatasi jangka waktunya. Bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (3)

By |2024-07-01T05:09:18+00:00July 1st, 2024|Categories: Hukum Pidana|Tags: , , , |0 Comments

Apakah Sah Perjanjian Jual Beli Kembali?

Bahwa perjanjian jual beli tanah dengan hak untuk membeli kembali tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3597 K/Pdt/1985, yang menyatakan: “Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut pasal 1519 dan seterusnya BW, sedangkan jual beli tanah/rumah sesuai dengan undang-undang pokok agrarian dikuasai oleh hukum

By |2024-06-27T08:01:31+00:00June 27th, 2024|Categories: Hukum Pertanahan|Tags: , , |0 Comments

Bisakah Penetapan Pengampuan Dibatalkan?

Penetapan pengampuan dapat dibatalkan melalui permohonan secara voluntair ke Pengadilan. Adapun syarat utama dalam pembatalan penetapan pengampuan adalah keadaan sakit terampu (curandus) yang menjadikannya berada di bawah pengampuan, telah sehat kembali yang mana dapat melakukan kegiatan secara normal dan baik. Bahwa berdasarkan pasal 460 KUHPerdata, menyatakan: Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi

By |2024-06-24T12:51:42+00:00June 24th, 2024|Categories: Hukum Perdata|Tags: |0 Comments

3 (Tiga) Hak Pemegang Saham

hak-hak pemegang saham perusahaan diatur dalam Undang-undang perseroan terbatas. terdapat 3 (tiga) hak pemegang saham sebagaimana pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (“UUPT”), sebagai berikut: Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; Menerima pembayaran dividend an sisa kekayaan hasil likuidiasi; Menjalankan hak

By |2024-06-22T09:03:43+00:00June 22nd, 2024|Categories: Hukum Bisnis|Tags: , , |0 Comments

Apa Saja Kewenangan dan Kewajiban Direksi Perusahaan ?

Kewenangan Direksi dalam Perusahaan: Menjalankan pengurusan perseroan; Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar peradilan Hal tersebut berdasarkan pasal 5 Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), yang menyatakan: Pasal 1 angka 5 UUPT Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,

By |2024-06-22T08:59:03+00:00June 22nd, 2024|Categories: Hukum Bisnis|Tags: , , |0 Comments

4 (Empat) Hal Yang Harus Dipastikan Sebelum Beli Tanah

4 (empat) hal yang harus dipastikan oleh pembeli sebelum membeli tanah agar jual beli tanah aman dan dilindungi hukum hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, sebagai berikut: Penjual tanah adalah orang yang berhak atau sebagai pemilik hak atas tanah yang menjadi objek jual beli; Tanah yang diperjualbelikan tidak dalam keadaan

By |2024-06-15T05:28:07+00:00June 15th, 2024|Categories: Hukum Pertanahan|Tags: , |0 Comments

2 (Dua) Kriteria Pembeli Beritikad Baik Yang Dilindungi Hukum

2 (dua) kriteria pembeli beritikad baik yang dilindugi hukum, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, sebagai berikut: Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau; Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan

By |2024-06-15T04:54:44+00:00June 15th, 2024|Categories: Hukum Pertanahan|Tags: , |0 Comments
Go to Top