Bahwa perjanjian jual beli tanah dengan hak untuk membeli kembali tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3597 K/Pdt/1985, yang menyatakan: “Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut pasal 1519 dan seterusnya BW, sedangkan jual beli tanah/rumah sesuai dengan undang-undang pokok agrarian dikuasai oleh hukum
Penetapan pengampuan dapat dibatalkan melalui permohonan secara voluntair ke Pengadilan. Adapun syarat utama dalam pembatalan penetapan pengampuan adalah keadaan sakit terampu (curandus) yang menjadikannya berada di bawah pengampuan, telah sehat kembali yang mana dapat melakukan kegiatan secara normal dan baik. Bahwa berdasarkan pasal 460 KUHPerdata, menyatakan: Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi
hak-hak pemegang saham perusahaan diatur dalam Undang-undang perseroan terbatas. terdapat 3 (tiga) hak pemegang saham sebagaimana pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (“UUPT”), sebagai berikut: Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; Menerima pembayaran dividend an sisa kekayaan hasil likuidiasi; Menjalankan hak
Kewenangan Direksi dalam Perusahaan: Menjalankan pengurusan perseroan; Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar peradilan Hal tersebut berdasarkan pasal 5 Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), yang menyatakan: Pasal 1 angka 5 UUPT Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,
4 (empat) hal yang harus dipastikan oleh pembeli sebelum membeli tanah agar jual beli tanah aman dan dilindungi hukum hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, sebagai berikut: Penjual tanah adalah orang yang berhak atau sebagai pemilik hak atas tanah yang menjadi objek jual beli; Tanah yang diperjualbelikan tidak dalam keadaan
2 (dua) kriteria pembeli beritikad baik yang dilindugi hukum, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, sebagai berikut: Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau; Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan
Dalam perdata terdapat asas nebis in idem yang mana pengulangan perkara tidak dapat diajukan gugatan kembali karena sudah pernah diadili dan diputus pada persidangan sebelumnya. Adapun syaratnya agar suatu perkara sudah nebis in idem, sebagia berikut: Pihak yang mengajukan gugatan sama; Objek perkara sama dengan putusan sebelumnya; Sudah diperiksa pokok perkaranya Bahwa hal ini berdasarkan
Asas nebis in idem dalam pidana, diatur berdasarkan pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, maka orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap” Adapun syarat-syarat untuk perkara pidana telah nebis in
Narasumber berita tidak bisa dipidana dengan UU ITE mengenai pencemaran nama baik karena sudah menjadi berita yang mana termasuk karya jurnalistik, maka yang bertanggung jawab atas berita tersebut adalah pengelola media. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 646 K/Pid.Sus/2019, menyatakan: Bahwa kendati Terdakwa telah terbukti melakukan wawancara yang diliput, disiarkan dan ditulis oleh beberapa media
Putusan Peninjauan Kembali dalam pidana tidak boleh lebih berat dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Putusan semula. Bahwa hal ini berdasarkan pasal 266 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (“KUHAP”) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 (“SEMA 7/2012”), yang menyatakan: Pasal 226 ayat (3) KUHAP Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan
