Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 merubah beberapa pasal mengenai ketenagakerjaan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (“UU No. 6/2023”), sebagai berikut: UU No. 6/2023 Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 “Setiap Pemberi Kerja
Bahwa gugatan tidak bisa diajukan di wilayah hukum tempat turut tergugat, tetapi harus diajukan di wilayah hukum tempat tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R. menyatakan: Pasal 118 ayat (1) gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh Kuasanya
Bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria tenggat waktu daluwarsa dalam pemalsuan surat, sebagai berikut: sesudah pemalsuan surat diketahui; sesudah pemalsuan surat dipergunakan; dan menimbulakn kerugian bahwa hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, yang menyatakan: “berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, guna menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam penghitungan daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bahwa terdapat 3 (tiga) alasan dalam pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana. Berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHAP, menyatakan: Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan
Bahwa penetapan waris atau ahli waris dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan jika ada salah satu ahli waris yang tidak ditarik atau ditetapkan sebagai ahli waris dalam penetapan waris. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 256 K/Ag/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 84 PK/Ag/2014, menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan
Pertanyaan: Saya ingin mengajukan Peninjauan Kembali Pada perkara pidana, perkara saya sudah diputus pada tingkat kasasi sejak 2022, tahun 2024 ini saya mau mengajukan PK, apakah masih ada waktu untuk saya mengajukan permintaan Peninjauan Kembali ? Jawaban: Bahwa pengajuan permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana tidak dibatasi jangka waktunya. Bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (3)
Bahwa perjanjian jual beli tanah dengan hak untuk membeli kembali tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3597 K/Pdt/1985, yang menyatakan: “Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut pasal 1519 dan seterusnya BW, sedangkan jual beli tanah/rumah sesuai dengan undang-undang pokok agrarian dikuasai oleh hukum
Penetapan pengampuan dapat dibatalkan melalui permohonan secara voluntair ke Pengadilan. Adapun syarat utama dalam pembatalan penetapan pengampuan adalah keadaan sakit terampu (curandus) yang menjadikannya berada di bawah pengampuan, telah sehat kembali yang mana dapat melakukan kegiatan secara normal dan baik. Bahwa berdasarkan pasal 460 KUHPerdata, menyatakan: Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi
hak-hak pemegang saham perusahaan diatur dalam Undang-undang perseroan terbatas. terdapat 3 (tiga) hak pemegang saham sebagaimana pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (“UUPT”), sebagai berikut: Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; Menerima pembayaran dividend an sisa kekayaan hasil likuidiasi; Menjalankan hak
Kewenangan Direksi dalam Perusahaan: Menjalankan pengurusan perseroan; Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar peradilan Hal tersebut berdasarkan pasal 5 Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT”), yang menyatakan: Pasal 1 angka 5 UUPT Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,
