Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan termasuk sebagai kerugian negara, hal ini berdasarkan Pasal 4 B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), menyatakan: Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Penjelasan Pasal 4 B: Modal
Pertanyaan: Baru-baru ini ramai kasus eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang di Tambun, Bekasi, untuk pihak yang akan terkena eksekusi, apa upaya hukum yang dapat dilakukan? Jawaban: Pihak yang terkena eksekusi dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan jika proses eksekusi pengosongan belum selesai atau melakukan gugatan jika proses pengosongan eksekusi sudah selesai. Bahwa berdasarkan Surat
Pemegang saham yang memiliki saham 1/10 pada perusahaan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan perusahaan untuk mendapatkan data (buku, dokumen, dan catatan perusahaan) dan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) yang mana permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan pasal 138 UUPT, menyatakan: (1)Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan
Setoran atas modal saham ke perusahaan selain dengan uang bisa dilakukan dengan bentuk lainnya baik dengan benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Bahwa hal ini berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), menyatakan: Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk
Dewan Komisaris bisa memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya yang mana diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), menyatakan: Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
Pekerja dapat mengajukan gugatan atas adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterima atau diberitahukan keputusan oleh Pengusaha. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PHI”) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 94/PUU-XXI/2023, menyatakan: “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya
Permohonan ijin untuk menyelenggarakan RUPS kepada Pengadilan Negeri harus membuktikan 2 (dua) hal agar dikabulkan dan diberikan ijin oleh Pengadilan. Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), menyatakan: “Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan
Perjanjian asuransi atau Polis asuransi tidak bisa dibatalkan secara sepihak yang mana pembatalan pertanggungan/asuransi harus didasarkan atas kesepakatan para pihak atau melalui pengadilan. Bahwa hal tersebut berdasarkan Pasal 251 KUHD Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 yang menyatakan: “Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, iktikad baik menjadi syarat utama dalam menyepakati terlaksana atau tidaknya suatu
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 merubah beberapa pasal mengenai ketenagakerjaan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (“UU No. 6/2023”), sebagai berikut: UU No. 6/2023 Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 “Setiap Pemberi Kerja
Bahwa gugatan tidak bisa diajukan di wilayah hukum tempat turut tergugat, tetapi harus diajukan di wilayah hukum tempat tergugat. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) H.I.R. menyatakan: Pasal 118 ayat (1) gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh Kuasanya
id 
English