Pertanyaan: Terdapat sengketa dalam perjanjian dengan suatu perusahaan terbatas, siapakah yang bisa jadi pihak jika perusahaan tersebut digugat ? Jawaban: Bahwa jika saudara mau mengajukan gugatan, yang menjadi pihak dalam gugatan, Bisa atas nama Perseroran Terbatas tersebut atau bisa juga Direktur Perseroan Terbatas tersebut. Bahwa hal tersebut berdasarkan Yuridsprudensi Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988, yang
Pertanyaan: Salah satu pemegang saham menjual saham tanpa ada penawaran dan persetujuan pemegang saham lainnya, apakah bisa dilakukan hal tersebut ? Jawaban: Bahwa pemegang saham yang akan melakukan Jual beli saham harus terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham lainnya dan harus mendapatkan persetujuan, jika hal tersebut diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (AD/ART). Akibat hukumnya, jika
Pertanyaan: Saya ahli waris dari bapak saya yang memiliki saham di suatu perusahaan, kemudian saya sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan agar saya dicatatkan sebagai pemegang saham, tapi pihak perusahaan tidak juga mencatatakan saya sebagai pemegang saham, apa upaya hukum yang dapat saya lakukan ? Jawaban: Bahwa pewaris memiliki saham di suatu perusahaan, maka ahli waris
Pada dasarnya, Setiap agenda RUPS harus sesuai dengan mata acara yang ada di Panggilan RUPS, Namun, Agenda RUPS bisa di luar dari mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS, jika Seluruh pemegang saham setuju dengan suara bulat. Bahwa hal ini sesuai dengan pasal 75 ayat (2), (3) dan (4) Undang – undang Nomor 40 Tahun
Pertanyaan: Saya mau mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi, apakah orang perseorangan bisa mengajukan permohonan pailit terhadap koperasi ? Jawaban: Orang perseorangan tidak bisa mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Pailit terhadap koperasi. secara hukum, yang berwenang mengajukan atas hal tersebut, adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan jika koperasi itu
Pengadilan Agama bisa dan berwenang melakukan eksekusi hak tanggungan dan fidusia jika perjanjian atau akad yang disepakati berdasarkan prinsip syariah. Bahwa hal ini berdasarkan: Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, menyatakan: "Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya
Intisari: "ORGAN YANG BERHAK MENENTUKAN PERUSAHAAN RUGI ADALAH RUPS" dalam menentukan kerugian perusahaan, RUPS adalah organ yang berhak menentukan perusahaan rugi dengan diputuskan dan disahkan oleh RUPS, kemudian diaudit oleh akuntan publik yang menyatakan perusahaan rugi. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 2743 K/Pdt/1995 tertanggal 18 Juni 1998, yang menyatakan: “Bahwa karena persoalan untung
Jika mengajukan gugatan pembatalan merek, tidak menarik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak dalam gugatan, maka berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Bahwa hal ini berdasarakan putusan-putusan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby, 16 April 2020, yang menyatakan: “menimbang bahwa setelah majelis hakim
Pertanyaan: Saya memiliki perjanjian bisnis dengan rekanan saya pada tahun 2018, tapi sampai saat ini perjanjian itu tidak dilaksanakan oleh rekan bisnis saya, apa langkah hukum yang dapat saya lakukan? Jawaban: Langkah-langkah Hukum yang dapat dilakukan sebagai berikut: Melakukan Musyawarah Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengadakan musyawarah dengan rekan bisnis anda, agar kasus ini
Pertanyaan: Saya memiliki perjanjian bisnis dengan rekanan saya pada tahun 2018, tapi sampai saat ini perjanjian itu tidak dilaksanakan oleh rekan bisnis saya, apa langkah hukum yang dapat saya lakukan? Jawaban: Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut: Melakukan Musyawarah Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengadakan musyawarah dengan rekan bisnis anda, agar kasus ini dapat
id 
English